Gorontalo — Komitmen memperkuat peran akademik dalam penguatan demokrasi kembali ditunjukkan oleh Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Gorontalo melalui inisiasi kerja sama strategis dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Senin, 13 April 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum penting yang menegaskan peran Jurusan Pemikiran Politik Islam sebagai penginisiasi kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga pengawas pemilu dalam rangka memperkuat literasi demokrasi, riset kepemiluan, serta pengabdian masyarakat berbasis keilmuan politik Islam.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, yang didampingi Anggota Bawaslu Lismawy Ibrahim dan Kepala Sekretariat Nikson Entengo. Dari unsur perguruan tinggi, penandatanganan dilakukan oleh Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo Amirudin, Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Arifin, serta Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Gorontalo Muh. Rusli. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Ketua dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam, dosen, serta perwakilan akademik dari masing-masing institusi.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pengawasan pemilu melalui pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan literasi demokrasi di kalangan akademisi.
“Kami sangat bangga dan sangat berterima kasih atas MoU yang akan dilaksanakan hari ini. Kolaborasi ini penting bagi kami dalam memperkuat peran kelembagaan, khususnya dalam pengembangan SDM dan literasi demokrasi,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Gorontalo, Muh. Rusli, menyambut baik kerja sama ini sebagai ruang kolaborasi konkret yang dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
“Kami mengucapkan Alhamdulillah sudah diterima oleh Bawaslu. Dengan kerja sama ini kami berharap dari sisi pendidikan bisa membantu kami dalam rangka membantu mahasiswa kami. Tidak hanya menghadirkan narasumber, tetapi juga membuka ruang PPL, penelitian bersama, hingga kolaborasi dosen sebagai konsultan,” ungkapnya.
Sebagai penginisiasi, Program Studi Pemikiran Politik Islam melihat pentingnya menghadirkan pembelajaran politik yang lebih kontekstual dan berbasis praktik demokrasi. Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, Hendra Yasin, menjelaskan bahwa pada tahap awal rencana kolaborasi ini dibahas dalam lingkup program studi. Namun, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, kerja sama tersebut kemudian diarahkan pada level fakultas sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh jurusan di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Gorontalo.
“Awalnya kerja sama ini kami rancang pada tingkat program studi Pemikiran Politik Islam. Namun, agar manfaatnya lebih luas, kerja sama ini kemudian kami dorong dalam lingkup fakultas sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh jurusan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan jurusan dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan akademik yang semakin kompleks, sekaligus sebagai ikhtiar meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kerja sama ini adalah bagian dari upaya jurusan untuk terus meningkatkan kualitas akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini juga menjadi bagian dari ikhtiar kelembagaan menuju transformasi IAIN menjadi UIN, sekaligus sebagai persiapan perubahan nomenklatur jurusan menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan,” tegas Hendra.
Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan penguatan teoritis di ruang kelas, tetapi juga akses langsung pada praktik pengawasan demokrasi, riset kepemiluan, serta pengalaman lapangan yang relevan dengan bidang keilmuan politik Islam dan pemerintahan.
Kerja sama ini membuka peluang pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa, program magang, diskusi akademik, hingga keterlibatan dosen sebagai mitra konseptual dalam penguatan program literasi demokrasi yang dijalankan Bawaslu.
Kehadiran unsur perguruan tinggi lain dalam kegiatan ini semakin memperkaya jejaring kolaborasi akademik, meskipun fokus utama dari kerja sama yang dibangun adalah sinergi antara Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Gorontalo dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diinisiasi oleh Jurusan Pemikiran Politik Islam.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa jurusan tidak hanya berperan sebagai unit akademik pengelola pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi strategis antara kampus dan lembaga negara dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal.
Dengan ditandatanganinya MoU, MoA, dan PKS ini, Jurusan Pemikiran Politik Islam menegaskan perannya sebagai laboratorium akademik demokrasi yang aktif membangun jembatan antara teori politik, praktik pengawasan pemilu, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model sinergi berkelanjutan antara dunia akademik dan lembaga pengawas pemilu dalam membangun budaya demokrasi yang sehat di Provinsi Gorontalo.
